Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Diduga Tembus Rp 1 Triliun
Senin, 11 Agustus 2025 21:32
Suara Pembaca, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
“Di mana dalam perkara ini (kuota haji) hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
KPK menyatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas naik ke tahap penyidikan. KPK menaikkan level pengusutan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah.
“KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan,” kata Asep.
Kasus ini bermula dari temuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Panitia Khusus Angket Haji, yang sejak September 2024 telah mengendus kejanggalan pembagian kuota tambahan hasil diplomasi Presiden Joko Widodo dengan Kerajaan Arab Saudi.
Tambahan kuota sebanyak 20 ribu anggota jemaah, sesuai dengan undang-undang, seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun Kementerian Agama justru membaginya sama rata: 10 ribu untuk reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Perubahan itu membuat biaya perjalanan naik drastis bagi sebagian anggota jemaah, sementara keuntungan dari haji khusus membengkak berkali lipat.
Skema ini memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota yang menguntungkan segelintir pihak, termasuk penyelenggara ibadah haji khusus. Mereka yang mampu membayar lebih bisa langsung berangkat tanpa harus menunggu antrean panjang seperti calon jemaah reguler.
